Category Archive : Kegiatan External

Wajib LHKPN

KEPADA SELURUH WAJIB LAPOR LHKPN
di Tempat

Dasar hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Wajib LHKPN berkewajiban untuk  melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik. Dalam rangka memudahkan teknis pengumuman tersebut di website Instansi, berikut kami lampirkan untuk dipergunakan sesuai peruntukannya:

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengetahui LHKPN wajib lapor yang telah melakukan pelaporan secara online melalui eLHKPN KPK dengan mengisin nama/NIK serta tahun pelaporan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih