Author: F. Rizza

Pelayanan gratis tanpa suap dan gratifikasi

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam rangka memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit, maka disusunlah Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagai panduan dalam pelaksanaan pengawasan.

Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Peraturan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/5  Tahun 2017

SOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2017_compressed_1

Adapun untuk Tahun 2020 diperbaharui dengan lampiran berikut

SOP INSPEKTORAT DAERAH 2020 ORI II

Maklumat Pelayanan

LHKPN PEJABAT STRUKTURAL INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LAPOR 2020

LHKPN Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

Drs. Utomo Sidi Hidayat, M.M.

Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_3313100405010001