Author: muhammad yusuf

SISWASKEUDES sebagai alat Pengawasan Desa

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa saat ini menjadi poros terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Pemerintah dari tahun ketahun terus meningkatkan perhatian ke Desa melalui penyaluran Dana Desa yang semakin meningkat. Diharapkan dengan adanya Dana Desa, maka pembangunan dan perkembangan diberbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan pendidikan dan pengentasan kemiskinan dapat segera tercapai.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan tersebut, perlu adanya pengawasan yang memadai dan terencana dengan baik sehingga pemerintah daerah bisa memastikan Dana Desa yang disalurkan tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat guna. Guna hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai APIP di Kabupaten Karanganyar mengambil peran dalam proses pengawasan desa.

Dengan semakin meningkatnya jumlah dana desa yang dikucurkan serta berkembangannya dinamikan permasalah di Desa, maka pengawasan di Desa tidak cukup dilakukan secara konvensional. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) yang bekerjasama dengan BPKP. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu auditor dalam mendapatkan informasi awal dan dapat menyusun program kerja audit di desa berdasarkan resiko yang ada.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka pada tanggal 29 November 2020 dilaksanakan acara sosialisasi dan implementasi SISWASKEUDES bagi APIP yang dilaksanakan di Jawa Dwipa Karangpandan. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Karanganyar Drs. H Juliyatmono, MM. Acara ini dihadiri oleh Pejabat Struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta perwakilan dari Dispermasdes. Sebagai narasumber hadir dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar menyampaikan bahwa acara ini merupakan momentum bagi APIP untuk dapat memerankan fungsinya sebagai mata dan telinga Bupati. Dengan adanya acara ini diharapkan auditor dapat memberikan rekomendasi yang memadai bagi desa agar menggunakan dana desa secara taat aturan.

Dalam kesempatan ini dipaparkan bahwa seluruh Desa di Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi siskeudes. Namun aplikasi ini belum secara online sehingga untuk kompilasi data laporan keuangan dari desa, masih dilakukan secara manual. Diharapkan kedepan aplikasi siskeudes dan siswaskeudes di Kabupaten Karanganyar telah berbasis online sehingga perkembangannya dapat dipantau secara rieltime.

Melayani sepenuh hati tanpa perlu beri gratifikasi

Setiap Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas harus  melayani dengan sepenuh hati. Pemberian Suap dan Gratifikasi kepada penyelenggara Negara dan PNS wajib ditolak.Pegawai negeri & penyelenggara negara selama menjabat, berkewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi. Tujuannya adalah mendorong pejabat negara transparan, akuntabel dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Piagam Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Dalam rangka  meneguhkan keberadaaan inspektorat Daerah selaku APIP Kabupaten , maka telah disusun Piagam  Audit Intern dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dukumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Piagam Audit intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.Piagan Audit 2020-compressed

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Karanganyar melakukan evalasi terhadap kinerja pelayanan kepada mitra kerja inspektorat mlalui survey kepuasan masyarakat (SKM ) Tahun 2019. Selengkapnya silahkan buka tautan berikut < Laporan SKM 2019 >

Peneguhan Komitmen Bersama Implementasi Maturitas SPIP

Dalam rangka peningkatan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) dan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju dan berintegritas, perlu didukung dengan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memadai. Parameter atas ketercapaian SPIP di Kabupaten Karanganyar diukur dengan tingkat maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP. Dalam rangka meneguhkan kembali pencapaian level maturitas SPIP, maka pada tanggal 23 Desember 2019 dilaksanakan acara sosialisasi sekaligus peneguhan komitmen bersama seluruh OPD dalam rangka implementasi maturitas SPIP. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Karanganyar Drs. H Juliyatmono, MM di Hotel Tamansari.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Inspektur. Sebagai narasumber hadir dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya Bupati Karanganyar menyampaikan bahwa acara ini merupakan momentum untuk flashback pencapaian tujuan selama tahun 2019. Dengan adanya SPIP yang kuat maka kendala yang muncul dapat dievaluasi dan diantasipasi agar visi misi bupati dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam kesempat an ini dipaparkan bahwa capaian maturitas Kabupaten Karanganya sudah mencapai level terdefinisi dengan skor sebesar 3.021. Dalam rangka peningkatan level ini maka dicanangkan peneguhan komitmen semua kepala perangkat daerah melalui pernyataan komitmen yang ditandatangani Bupati dan kepala perangkat daerah.